Rangkap Jabatan, SBY Melanggar Etika Politik

Susilo Bambang Yudhoyono
Penulis : Pada : -534 Views

IDberita.CO.ID – Kesediaan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono untuk merangkap sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sebenarnya telah melanggar Etika dalam Politik.

Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang seharusnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta berdiri di atas semua organisasi politik, sosial, dan kemasyarakatan.

Hal ini juga disikapi oleh Adnan Buyung Nasution dan Mochammad Laica Marzuki selaku pendiri dan direktur Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (Concern ABN) di Jakarta tanggal 3 April 2013.

Adnan mengatakan bahwa saat ini memang belum terdapat undang-undang yang secara tertulis untuk melarang presiden merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. Namun, hukum sebenarnya bukan pada aturan tertulis, melainkan juga mencakup nilai-nilai moral tidak tertulis yang justru melandasi aturan itu. Secara etika politik, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melanggar etika politik dan memberikan contoh sebagai negarawan yang buruk. Ini merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Maka, Kami akan mengirimkan surat peringatan kepada Presiden.”. Ucap Adnan dilansir IDberita.CO.ID

Hal ini juga dikatakan oleh Mohamad Laica Marzuki yang mengatakan bahwa presiden merupakan jabatan eksekutif puncak di negara dengan sistem presidensial seperti Indonesia. Hal ini merupakan amanat rakyat lewat pemilu langsung. Semestinya SBY menghargai jabatan ini dengan tidak merangkap sebagai ketua umum partai politik.

“presiden merangkap jabatan ketua umum partai itu melanggar etika politik. Jika memang mau menjadi presiden, seharusnya SBY melepaskan jabatan di partai. Kalau tidak, jabatan presiden jadi kehilangan makna.” tambah Marzuki.

(IDBER/RM/BER)

Must Read Dalam Negeri, ID News (358 of 657 articles)
Akil Mochtar